Menurut PKS, Jenderal Gatot Nurmantyo Capres Potensial 2019

Apa Kabar – Sepak terjang Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, diamati dan menjadi perhatian partai politik. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahkan sudah menyatakan bahwa Gatot berpotensi untuk didukung dalam Pilpres 2019 mendatang.

Presiden PKS, Sohibul Iman, mengatakan meski Jenderal Gatot telah memberikan penilaian dan pujian kepada PKS sebagai partai yang konsisten menjaga kesatuan bangsa dan negara, namun partainya menilai Gatot bukan atas dasar pujian itu.

“Pak Gatot bagi PKS salah satu calon (capres) potensial. Bahkan ada daerah yang sudah meminta,” kata Sohibul Iman di Yogyakarta, Jumat (29/9/2017).

Ia mengatakan, wilayah yang sudah meminta untuk mendukung Gatot adalah dari Nusa Tenggara Barat (NTB).

Secara umum, lanjut Sohibul Iman, PKS belum memikirkan untuk persiapan khusus Pilpres 2019. Namun demikian, tahun 2018 mendatang harus disebut sebagai baginya adalah bagian dari proses menghadapi 2019.

Yang paling krusial pada tahun-tahun tersebut, kata dia, tentunya adalah masalah calon. Bahkan pada bulan Agustus 2018 parpol harus sudah mempunyai capres yang akan didukung.

Pemerintah Dituding Bangkitkan PKI, NasDem: Itu Tidak Berdasar

Apa Kabar – Politikus senior PAN Amien Rais mengatakan pemerintahan Jokowi memberi angin segar kebangkitan PKI. Partai NasDem memandang pernyataan Amien Rais itu tendensius dan tidak memiliki dasar sama sekali.

“Itu penafsiran Pak Amien Rais justru tidak berdasar dan tendensius. Apa maksudnya sih?” ujar Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate kepada detikcom, Minggu (24/9/2017).

Johnny memandang Amien sebagai politisi senior harusnya tidak mengeluarkan pernyataan yang tidak berdasar. Pernyataan seorang politisi senior harusnya dikaji dengan matang dan memiliki dasar yang benar sebelum dilontarkan ke publik. Pernyataan Amien yang menyebut pemerintah memberi angin kebangkitan PKI dipandang keterlaluan.

“Jangan merespons kalau belum positif, masa Presiden memberikan angin segar kepada PKI, itu kan pernyataan keterlaluan. Itu justru pernyataannya sendiri yang berbahaya, yang berdampak pada mengadu domba masyarakat, jangan lah,” kata Johnny.

Johnny menyebut pernyataan yang mengatakan pemerintah membangkitkan PKI keluar dari tokoh yang tidak mencintai negara ini. Hal ini karena PKI merupakan isu yang sensitif dan dapat membuat polemik di masyarakat.

“Sebagai tokoh senior justru kita sayangi lah negara ini. Kalau pernyataan seperti itu dari tokoh yang tidak mencintai negara ini, jadi kita sesali pernyataan itu. Jangan terlalu sering lah membuat pernyataan kontroversial apalagi terkait dengan hal-hal yang sangat sensitif yang akan membuka luka lama masyarakat,” imbuhnya.

Johnny mempersilahkan jika Amien Rais tidak setuju dengan produksi ulang film G30S/PKI. Namun jangan membuat informasi yang salah kepada masyarakat.

“Dia tidak setuju secara pribadi silahkan, tidak usah nonton, tapi untuk informasi untuk kepada masyarakat silahkan juga. Ini negara kita sudah terbuka, sudah demokrasi, presiden itu kan bermaksud baik. Supaya generasi muda memahami apa yang terjadi dalam sejarah kelam negaranya, supaya itu tidak terulang kembali, itu harus didukung dong, masa ditafsirkan dengan sangat menyimpang,” jelas Johnny.

“Dia ini kan seorang ‘maha guru’, seroang tokoh senior, seorang mantan pimpinan lembaga tinggi negara. Kita berharap berhati-hati lah mengeluarkan pernyataan. Justru mendukung agar suasana masyarakat lebih kondusif, lebih harmonis, bukan pernyataan yang justru nanti berdampak pada membuka luka lama dan konflik horizontal di masyarakat,” tambahnya

Sumber : detik.com

Pilpres 2019, Ahmad Muzani: Gerindra Terbuka, Termasuk dengan Yusril Ihza Mahendra

Apa Kabar – Maraknya opini positif yang berkembang akhir-akhir ini baik oleh pengamat politik maupun warganet (social media) tentang pasangan idel pada pilpres 2019 mendatang terhadap rencana diduetkan Prabowo-Yusril kini mulai ditanggapi oleh Partai Gerindra.

Partai Gerindra memberikan sinyal kepada Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra untuk diduetkan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 mendatang.

Pasalnya, partai berlambang kepala burung garuda itu masih membuka peluang dengan siapapun. Ini termasuk figur yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, PKS dan PBB begitu juga dengan Partai pendukung pemerintah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, partainya tak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan siapapun, bisa dengan PAN, PKS atau Demokrat dan PBB.

“Partai Gerindra tidak punya ketabuan politik dengan parpol manapun, termasuk dengan orang kami, enggak memiliki handycap, termasuk berhubungan dengan parpol koalisi pemerintah, sejauh Prabowo bisa menjadi capres (calon presiden),” ujarnya kepada wartawan, Selasa (12/9/2017).

Ini misalnya, sambung Ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu, berkoalisi dengan PAN. Partai berlambang matahari ini juga telah mendeklarasikan Ketua Umumnya, Zulkifli Hasan untuk maju dalam pilpres nanti.

“Nah jika PAN bersedia disandingkan, Gerindra terbuka, termasuk dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra,” tegasnya.

Mangkir Lagi, Setya Novanto Disebut Harus Dijemput Paksa

Apa Kabar – Koordinator LSM Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, menyatakan Setya Novanto bisa dijemput paksa oleh penyidik KPK setelah dua kali mangkir dari pemanggilan untuk pemeriksaan. “Setya Novanto mangkir panggilan KPK hari ini. Maka setelah panggilan kedua harus dengan upaya paksa membawa atau menangkap,” katanya di Jakarta, Senin (11/9).

Hal itu, kata Boyamin Saiman, demi keadilan karena dirinya juga pernah mengalami upaya paksa perintah atau membawa meski masih menjadi saksi, setelah panggilan pertama tidak hadir di Polres Jakarta Selatan. “Upaya paksa harus dilakukan, itu demi keadilan,” tegasnya.

Setya Novanto, tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik (KTP-e) pada 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, karena ‘sakit’. “Saya barusan dari rumah sakit. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, kemarin setelah Pak Novanto berolahraga lalu kemudian gula daerah naik setelah diperiksa ternyata implikasi ginjal dan tadi malam diperiksa ternyata juga ada pengaruh dengan jantung,” kata Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham di Gedung KPK di Jakarta, Senin.

KPK telah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-e) pada 2011-2012 di Kemendagri, Senin (17/7). “KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang lagi sebagai tersangka. KPK menetapkan saudara SN (Setya Novanto) anggota DPR RI periode 2009-2014 sebagai tersangka karena diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya atau jabatannya sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp 5,9 triliun dalam paket pengadaan KTP-e pada Kemendagri,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK Jakarta, Senin (17/7).

Setnov disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Setya Novanto juga telah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana praperadilan Novanto dijadwalkan pada Selasa (12/9).